Peringati HUT Ke-88, Kalimantan Barat Bercita - Cita Mewujudkan Kalimantan Barat Yang Maju, Sejahtera Dan Berkelanjutan. Bertempat Di Halaman Kantor Bupati Ketapang.
Dibuat : 03 February 2025
Dibaca : 26
KALIMANTAN BARAT TELAH MENJADI PROVINSI OTONOM SEJAK 1 JANUARI 1957Pelaksanaan Upacara Peringatan HUT ke-68 Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025 oleh Pemerintah Kab. Ketapang berjalan dengan khidmat, tertib, aman dan lancar.Upacara yang dilaksanakkan di Halaman Kantor Bupati Ketapang ini (Jum'at, 31/01/2025) di-Inspekturi oleh Staf Ahli Bupati bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Drs. Maryadi Asmui'e, M.M.Peringatan HUT ke-68 Provinsi Kalimantan Barat pada tahun ini bertema "Bersatu Dalam Keharmonisan Mewujudkan Kalimantan Barat Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan". Tema tersebut dipilih karena berkaitan erat dengan gelaran peristiwa besar berskala nasional, yakni adanya pemilu dan pemilu Kepala Daerah yang dilaksanakkan secara serentak tahun 2024 yang lalu. Hal ini juga erat kaitannya dengan karakteristik Provinsi Kalimantan Barat yang luas, beragam suku, adat istiadat, budaya, serta melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki. Adapun selama pesta demokrasi berlangsung hingga saat ini, situasi dan kondisi sosial politik di Kalimantan Barat tetap berada dalam suasana yang kondusif.Kalimantan Barat secara yuridis telah menjadi provinsi otonom sejak 1 Januari 1957. Maka dari itu, DPRD peralihan dalam sidangnya pada tanggal 28 Januari 1957 telah berhasil membentuk Dewan Pemerintahan Daerah (DPD) Peralihan Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat. Momen tersebut menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Barat, sehingga tanggal 28 Januari 1957 ditetapkan sebagai hari lahir Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.Provinsi Kalimantan Barat dengan keberagaman budaya, sumber daya alam, serta posisi strategis, memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi daerah yang lebih maju dan sejahtera. Untuk mencapai hal tersebut tentunya diperlukan kerja sama dan sinergi antar berbagai elemen masyarakat dan pemerintah.
